Perjanjian kerjasama antar daerah untuk penanggulangan banjir Ibukota DKI Jakarta dan Kota Bandung, mulai menuai hasil. Daerah yang terlibat di antaranya, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kotamadya Bandung, Kotamadya Bogor, Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kotamadya Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Di era kepemimpinan Gubernur Jokowi-Ahok, perjanjian kerjasama dibuat untuk percepatan penanggulangan banjir antara Gubernur Ahmad Heryawan, Gubernur Rano Karno, Walikota Ridwan Kamil, Walikota Airin Rachmi Diany.

Di prediksi oleh beberapa kelompok masyarakat apabila Jokowi menjadi Presiden RI maka penanggulangan banjir dapat segera diatasi, dan ternyata prediksi tersebut benar adanya. Di awali dengan membuat sodetan sungai Citarum-Cisadane-Ciliwung untuk mengalihkan limpahan air yang terakumulasi dari waduk Jatiluhur apabila terjadi hujan.

Program penanggulangan banjir ini justru diperluas dengan menggalakkan fasilitas air minum langsung yang bersumber dari beberapa waduk lokal untuk di kota metropolitan seperti Jabodetabek, Cirebon dan Banten.

Menurut pengamat dan praktisi Kimia Air dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Anton Hartomo; Reservoir ini dibutuhkan seiring maraknya kawasan industri di beberapa sudut kota tersebut membutuhkan fasilitas publik yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum langsung.

Ia mengungkapkan, fasilitas air minum langsung sangat memungkinkan untuk dilakukan, sebab sejak 2011; penjernihan atau pemurnian air tidak lagi menggunakan zat kimia, sehingga aman untuk di konsumsi. Teknologi yang digunakan sekarang sudah jauh berkembang sehingga untuk fasilitas air minum langsung realistis untuk dilakukan.

Di tengarai program fasilitas air minum langsung tersebut telah menjadi pilot project di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2003 dan memang diperuntukan fasilitas publik kebutuhan dasar masyarakat. Tak pelak lagi, terobosan pemerintah daerah untuk menggalakkan fasilitas air bersih langsung minum merupakan program pamungkas untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila tercapai sebelum pilkada 2017, maka merupakan prestasi yang sangat fenomenal di tengah hinggar bingar pembangunan infrastruktur jalan.

Anton mengutarakan, pihak-pihak yang memiliki kepedulian atas fasilitas publik air minum langsung ini sangat terbatas, belum lagi untuk mengumpulkan sumber daya yang ada, pihak kampus ITB semestinya menempuh langkah terobosan untuk terwujudnya program air minum langsung tersebut.

Produktivitas sungai-sungai besar Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta pun menjadi sorotan agar mampu memiliki nilai tambah pariwisata, sebagai bagian dari wisata bahari Indonesia. Tentunya kebersihan dan kejernihan air sungai merupakan prasyarat utama dan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri terutama di sungai Ciliwung. Apabila pemerintah daerah optimis dengan pencapaian program kerjanya, fasilitas wisata bahari sungai bukanlah hal yang muskil untuk dilakukan.

Fasilitas publik kebutuhan dasar masyarakat dan kawasan wisata bahari sungai merupakan tujuan tiap kota metropolitan. Memiliki sungai yang jernih dan dapat digunakan sebagai pariwisata perahu sungai tentunya memberikan nilai tambah untuk penghasilan masyarakat di sekitar sungai. Dan apabila berhasil maka Indonesia akan memiliki wisata sungai terbesar ketiga setelah Sungai Nil di Afrika, Sungai Amazon di Amerika Selatan, yang kemudian diikuti Sungai Thames di London, Inggris dan Sungai di Venezia, Italia.

Terkait soal anggaran, tentunya bagi pemerintah daerah takkan sulit untuk melakukan tanggung renteng untuk fasilitas publik dan wisata sungai tersebut, apabila di dukung oleh pemerintah pusat maka sudah bisa dipastikan Indonesia akan menjadi kawasan wisata bahari terbesar se Asia Raya. Program kemasyarakatan tersebut bukanlah hal muluk untuk dilakukan, begitu mudah apabila didukung oleh kehendak bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengenai kawasan wisata bahari sungai, di kawasan banyuwangi pun memiliki kontur sungai yang sama, dengan sungai brantas sebagai jantung utama dari sungai di banyuwangi yang membelah daerah tersebut. Dengan didukung fasilitas publik seperti transportasi tentunya akan menjadi kawasan wisata yang sangat megah untuk dinikmati pengunjung wisata. Tentunya agar program tersebut terlaksana kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali menjadi kunci suksesnya fasilitas pariwisata bahari Banyuwangi. Apalagi sejauh ini Banyuwangi memang sentral hilir mudik pengendara Jawa-Bali, sehingga tak sulit untuk mengakumulasi anggaran untuk program pariwisata bagi Kabupaten Banyuwangi. (Lin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s