Fenomena byar pet listrik masih kerap terjadi di Indonesia, dan anehnya tampak tak ada solusi untuk menanggulangi pemadaman listrik tersebut. Imbauan negara untuk hemat energipun sepertinya tak memiliki pengaruh terhadap tarif dasar listrik (TDL) PLN. Hemat listrik ataupun tidak, biayanya tetap mahal, bahkan ada rencana untuk mencabut subsidi listrik untuk golongan 1.300 VA dan 2.200 VA.

Pada keterangan persnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Bob Randilawe menegaskan, pencabutan subsidi listrik dan pemberlakuan tariff adjustment golongan 1.300 VA dan 2.200 VA membahayakan karena Indonesia sudah masuk liberalisasi tarif listrik.

Kebijakan penyesuaian tarif dapat membuat TDL menjadi naik atau mengalami penurunan karena bersifat floating rate mengikuti perubahan atau fluktuasi nilai tukar USD, harga minyak dunia dan inflasi bulanan mengikuti pasar global. Kebijakan penyesuaian TDL ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM  Sudirman Said Nomor 09 tahun 2015.

“Dengan pemberlakuan liberalisasi dua golongan TDL ini, maka ke 10 golongan TDL yang diberlakukan negara melalui PLN sudah mengalami liberalisasi dan globalisasi pasar bebas dunia,” ujar Bob.

Prodem menilai, kebijakan liberalisasi TDL justru bertentangan dengan poin pertama visi Nawacita kabinet Jokowi, yakni kehadiran negara di setiap sector kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Pencabutan subsidi kedua golongan TDL justru telah menghilangkan peran dan kehadiran negara dalam kehidupan rumah tangga Indonesia, khususnya konsumen listrik 1.300 VA dan 2.200 VA yang umumnya lapisan menengah kebawah,” kata aktivis mahasiswa era 80an ini.

Bob mengatakan, dengan kondisi sekarang rakyat dihadapkan langsung dengan gejolak ekonomi global dengan menggunakan indicator harga minyak, nilai tukar mata uang dan inflasi bulanan. Rakyat Indonesia dipaksa masuk dalam dinamika global.

“Kian sempurnalah proses neoliberalisasi di tanah air kita. Kehadiran negara sebagaimana poin pokok Nawacita menjadi slogan kosong belaka akibat kuatnya peranan kaum neolib yang bercokol dalam pemerintahan , khususnya di kementerian ESDM,” tegas Bob.

Prodem mendesak pemerintah membatalkan pencabutan subsidi tersebut, mengingat mayoritas masyarakat masih mengalami keterpurukan ekonomi akibat perlambatan ekonomi nasional dan gelombang PHK.

Prodem memastikan pembatalan pencabutan subsidi tidak perlu membuat pemerintah kehilangan muka karena dianggap tidak pro pasar bebas. Sebaliknya, pembatalan memastikan Pemerintahan Jokowi konsisten kepada politik subsidi terbatas karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.

“Presiden Jokowi harus sanggup menghadapi tekanan kaum neolib dalam pemerintahan karena jelas-jelas mereka cenderung mengabdi kepada kepentingan Asing, Aseng dan Asong,” pungkas Bob. (Lin)

Sumber naskah : Suara Karya

Advertisements

One thought on “Waspada Liberalisasi Tarif Listrik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s