Bacagub DKI Jakarta periode 2017-2022, PDI Perjuangan
Bacagub DKI Jakarta periode 2017-2022, PDI Perjuangan

Oleh : Edysa Girsang*

Tahukah kita, apa kelemahan paling menonjol dari bangsa Indonesia? Kolektifitas. Seorang antropolog asing bahkan berani mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa para elang. Selalu terbang sendiri, mau menonjol sendiri, tak pernah memiliki kolektifitas yang baik.

Memang kita mengenal dan sering bangga dengan slogan “Gotong Royong.” Tetapi adakah, satu contoh saja, bisa diajukan untuk menjadi bukti bahwa bangsa ini memang memiliki budaya gotong royong. Hampir semua cabang olah raga yang membutuhkan kolektifitas, bangsa ini tak sanggup bicara. Sangat berbeda dengan olah raga perseorangan. Lantas, organisasi mana di republik ini yang tidak gontok-gontokan? Alasan dinamika organisasi, sudah kuno untuk bisa diterima banyak kalangan. Lagi pula, banyak yang tidak buta untuk membedakan mana yang namanya dinamika dan mana yang namanya keserakahan. Tidak juga bisa dikatakan bahwa itu dinamika demokrasi. So, hampir benar anggapan antropolog itu tentang bangsa ini; Kita tidak memiliki kemampuan kolektifitas. Apa begitu?

Jakarta memang tempat segalanya yang berlabel Indonesia, ada. Semua partai berlabel Indonesia, kepengurusan pusatnya berada di Jakarta. Semua cabang olah raga berlabel Indonesia pun demikian. Organisasi sosial dan organisasi profesi berlabel Indonesia pun berpusat di Jakarta. Anehnya, semua organisasi ini dibentuk oleh mereka yang disebut kaum elit, mereka yang sekolah tinggi dan berlimpah fasilitas. Dari Jakarta ini semuanya mempertontonkan pada bangsa sendiri bagaimana mereka tidak becus membentuk kolektifitas yang kuat untuk mencapai keperluan kolektifitasnya. Apalagi bagi kepentingan bangsa. Dari Jakarta kita melihat bagaimana kolektifitas bangsa ini rusak.

Tapi saya sungguh tidak percaya jika para pendiri republik ini hanya mengarang-ngarang saja dalam menyusun filosofi dasar berdirinya negara ini. Menurut penggalinya, Bung Karno, Pancasila itu jika semua para pendiri republik ingin meringkasnya maka Bung Karno memberi tawaran Tri Sila. Jika pun itu masih ingin diringkas, Bung Karno pun menawarkan Eka Sila. Itulah Gotong Royong. Bayangkan, landasan negara kita yang satu adalah Gotong Royong. Di manakah itu wujud yang namanya Gotong Royong itu hari ini?

Rupanya, di sudut-sudut daerah pelosok Indonesia, wujud itu masih bisa kita temukan. Di Banjar, di Balai Desa, di komunitas adat, di komunitas agama, ada begitu banyak kolektifitas sosial berjalan di antara masyarakat Indonesia yang lugu, guyub, jauh dari gemerlap modernitas kota.

Adakah Gotong Royong sesungguhnya sangat tidak bersenyawa dengan modernitas? Tidak ada argumentasi yang valid untuk mengatakan bahwa masyarakat Gotong Royong tidak bisa hidup dalam alam moderen. Tidak ada. Bahkan menurut saya, masyarakt Gotong Royong dalam alam moderen akan menjadikan bangsa itu demikian kuat dan hebat. Gotong Royong hanya tidak bisa hidup di lingkungan manusia serakah atau para pengidap penyakit “megalomania” yang selalu menggap dirinya paling pintar, paling hebat, paling kuat, paling kreatif dan inovatif dan paling lain-lainnya. Gotong Royong pasti tidak bisa hidup di antara para elang atau para “Superman”.

Lantas, tahukah kita bahwa bangsa ini sesungguhnya memiliki kehidupan Gotong Royong yang moderen, berskala nasional, tidak berafiliasi baik itu kepada golongan, ras, suku maupun agama, yang pernah dilahirkan oleh bangsa ini. Kolektifitas ini memiliki pemimpin yang dipilih secara berkala oleh warganya, dengan cara pemilihan mereka sendiri dan didanai oleh warganya sendiri serta dipatuhi oleh segenap warganya tanpa banyak sekali aturan yang jelimet. Menurut saya, inilah satu-satunya kolektifitas masyarakat Indonesia berskala nasional yang berdiri secara bottom-up dan bukan top-down. Semuanya berjalan secara bersahaja meski ada dinamika tapi tanpa pernah mereka terbelah menjadi sekian banyak organisasi. Negara ini dengan seluruh aparatur negaranya sudah lama dan sudah begitu banyak mengambil manfaat dari kolektifitas masyarakat ini. Dari sosialisasi kebijakan, pelaksanaan program, pendataan hingga partisipasi masyarakat dimobilisasi oleh kolektifitas Gotong Royong masyarakat ini.

Kolektifitas masyarakat yang sering dilupakan banyak kalangan ini bernama Rukun Warga atau RW dan Rukun Tetangga atau RT. Meski pertama kali diterapkan oleh pemerintahan penjajah Jepang, RW dan RT ini kemudian menjelma menjadi kolektifitas masyarakat Indonesia yang luar biasa setelah berdirinya negara Republik Indonesia. Inilah satu-satunya kolektifitas masyarakat Indonesia yang merupakan hasil akulturasi dari akar budaya Gotong Royong. RW dan RT adalah unit kolektifitas yang begitu lekat dan dekat dengan urat nadi kehidupan rakyat Indonesia.

Eksistensinya yang masif dan berskala nasional, RW dan RT begitu sangat seksi di mata politik. Sebagai penggerak, RW dan RT bersifat rakyat semesta dan efektif. Sebagai pendeteksi, dia sangat akurat karena begitu dekat dengan kehidupan keseharian rakyat Indonesia. Bagi penguasa politik yang anti budaya dan anti sosial, kolektifitas RW dan RT ini menjadi objek buruan dengan skala prioritas utama. Tak perduli mereka bahwa RW dan RT ini merupakan satu-satunya wujud kolektifitas sosial milik kearifan bangsa. Tak perduli mereka betapa ihlas dan tulusnya warga dan para pengurus RW dan RT untuk mengurus sendiri kesadaran kehidupan kolektif masyarakat. Penguasa yang anti budaya dan anti sosial ini tetap akan melihat bahwa RW dan RT adalah suatu alat yang paling efektif untuk mengukuhkan cengkeraman kekuasaannya. Pemerintahan Orde Baru yang represif dan otoriter hampir 32 tahun telah merusak kolektifitas ini menjadi alat kekuasaannya.

Pasca reformasi, RW dan RT sebenarnya baru saja menemukan kembali jatidirinya sebagai kolektifitas kultural yang independen, bottom up dan egaliter. Sewaktu dibuat program pendanaan untuk memberi insentif bagi seluruh pengurus RW dan RT se-Jakarta, kebijakan itu sebenarnya sudah mulai beraroma tidak nyaman bagi masyarakat. Pengurus RW dan RT yang semula berbasis pada ketulusan, mulai dipandang sebagai jabatan yang penuh kepentingan pribadi. Jiwa gotong royong itu mulai terkoyak. Ketika Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mulai menuntut anggaran berbasis kinerja kepada para RW dan RT, kebusukan mulai terlihat. Kebijakan yang kelihatan dari kulit luarnya nampak profesional dan inovatif itu sesungguhnya telah merenggut kehidupan kolektif kolegial budaya gotong royong masyarakat. RW dan RT sudah tercerabut dari akar bottom up-nya menjadi top down karena mulai dikendalikan oleh penguasa Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Tentu saja Ahok punya alasan kinerja dan profesionalisme. Tetapi betapa orang ini sungguh tidak paham akan sistem sosial dan sistem nilai bangsa Indonesia. (Apa dia bangsa asing?). RW dan RT memang bukan lembaga profesional. Dia juga bukan lembaga kekuasaan. Juga bukan kaki tangan kekuasaan. Yang dia layani hanyalah warganya, bukan penguasa. Lantas apa maksud Ahok atas pernyataannya “anggaran berbasis kinerja” itu? RW dan RT sudah punya kinerja a la mereka sendiri. Dan kekuasaan negara sudah begitu lama dan begitu banyak mengambil manfaat dari kinerja RW dan RT selama ini.

Jika saja saya adalah Ketua RW atau Ketua RT, saya akan lebih memilih untuk menolak anggaran yang diberikan pemerintah DKI ketimbang harus kehilangan kehormatan sosial saya. Jika saja saya adalah Menteri Dalam Negeri, tentu saya akan lebih memilih untuk menghapus program Pemerintah DKI tersebut jika harus merusak basis kehidupan kolektif masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini. Jika saja saya adalah Gubernur DKI Jakarta, maka saya akan tetap memberi bantuan anggaran kepada RW dan RT untuk membantunya meningkatkan kolektifitas kehidupan warga tanpa harus mendikte mereka, sebagai bentuk sinergi antara negara dan warganya.

Janganlah; “papan rapat kita rapati. Sudah rapat nanti terbelah dua.” RW dan RT sebagai perwujudan kolektifitas bottom up masyarakat Indonesia, sejauh ini demikian rapat dengan hirarki struktur kekuasaan pemerintah yang top down hingga tingkat kelurahan. Tak ada sesuatu yang mengganggu keindahan harmoni hubungan mereka berdua selama ini. Demikian indahnya hubungan pemerintah dengan ketulusan rakyatnya. Hingga ketika Ahok mulai memecat beberapa RW. Dari Jakarta kita melihat betapa Ahok telah merusak kembali kehidupan kolektif masyarakat itu. Sangat paradoks dengan slogan yang selama ini dibanggakan Ahok bahwa dirinya didukung oleh kekuatan publik, padahal dirinya dengan keangkuhan kekuasaannya telah merusak kolektifitas kehidupan publik itu sendiri. Dia telah merampas kepemimpinan publik yang dipilih oleh publik sendiri dengan kekuasaan gubernurnya. Tragis!.. (Lin)

* Penulis adalah : Bakal Cagub DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s