Rumah negara merupakan rumah yang di huni oleh Pegawai negeri sipil yang dikelola setiap lembaga-lembaga negara yang dikategorikan dalam Golongan I, II dan III.

Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia demi kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara.  kami Masyarakat Manggarai Bersatu sebagai Penghuni Rumah negara yang notabene sudah memasuki masa pensiun setelah mengabdikan diri kepada Departemen Perhubungan yang bernaung dibawah kementerian perhubungan selama berpuluh-puluh tahun.

Perlu kita ketahui bersama, penghunian rumah negara merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari SK pengangkatan dan SK Pensiun Sebagai pegawai Negeri, sehingga sertifikat yang diterbitkan diwilayah Manggarai merupakan sertifikat Hak Pakai. Dimana  sebagai pemegang hak adalah Departemen Perhubungan Cq. PJKA.

Sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1, UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan “Hak Pakai tidak dapat dialihkan sepanjang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang”. PJKA sebagai Pengguna Kuasa sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 57 Tahun 1990. Sacara otomatis demi kepastian hukum sertifikat tersebut dicabut dan dikembalikan kepada negara dan menjadi rumah negara yang dimasukkan kepada Golongan, I, II dan III. 

Sesuai dengan KEPPRES No. 32 Tahun 1979, Sebagai Penghuni Prioritas sudah selayaknya kami mengajukan HAK BARU dengan Mekanisme pengajuan hak atas rumah negara golongan III berdasarkan ketentuan Perundangan Sebagi berikut:

uu darurat 19 tahun 1955 penjualan rumah negara pada pegawai negeri
uu no 72 tahun 1957 penetapan n perub uu 19 th 1955
UU No 4 Th 1992 perumahan dan pemukiman
UU Nomor 1 Tahun 2011 perumahan dan permukiman
UU Nomor 1 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 1992 lengkap
pp no 3 tahun 1990 perub II pp 16-74
PP no 16 tahun 1974 penjualan rumah negeri
pp no 38 taun 1982
 perub I pp 16-74
pp_24_1955 penjualan rumah negara kepada pegawai negeri
pp no 31 tahun 2005 perub 40 – 1994 rumah negara
pp no 40 tahun 1994 RUMAH NEGARA
Perpres No 11 Th 2008 pengadaan penetapan status, pengalihan status, pengalihan hak rumah negara
Permen PU No 22 Th 2008 ttg rumah negara

PMK No.138 Tahun 2010 Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara
SKB-PUKeu509-1988 perub 44 tahun 1984 dan SKB-PUTLKeu211-1974.

Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. KAI berupa intimidasi, Perusakan rumah negara dan Pengusiran Paksa yang melibatkan TNI dan Polri, sangat melukai cita-cita berbangsa dan bernegara.
Sementara jelas bahwa status hukum DKA/PNKA/PJKA Tidak Sama dengan PT. KAI. 

Maka atas dasar itu, kami Masyarakat Manggarai Bersatu menyatakan Bahwa :
1. Kami melawan intimidasi, Perusakan rumah negara dan Pengusiran Paksa yang dilakukan PT. KAI.
2. Berikan HAK kami atas Rumah Negara Golongan III.
3. Tanah dan Rumah yang kami huni adalah Asset Negara yang belum dipisahkan Pemerintah Untuk dikelola PT. KAI. (Lin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s