Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menuai kritikan terkait tindakan yang telah dilakukannya. Kali ini, kritikan datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyoroti mengenai adanya pelanggaran HAM yang terjadi saat Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Ahok melakukan penggusuran di kawasan pemukiman warga Kalijodo.

“Komnas HAM itu kan lembaga negara yang mengurusi tentang pelanggaran HAM, maka sudah menjadi kewenangan dan kewajiban lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas yang telah di amanatkan kepadanya.” Ujar Edysa Girsang

Eq, sapaan akrab Edysa Girsang, juga menambahkan bahwa Ahok sebagai Gubernur tidak sepatutnya mencerca dan merendahkan kinerja instansi negara lainnya.

“Gubernur itu kan jabatan publik, artinya dia harus tunduk terhadap kebijaksanaan dan suara publik, bahkan harus bersinergis dengan lembaga pemerintah lainnya agar tercipta suasana berdemokrasi musyawarah mufakat, sebagai khasnya bangsa Indonesia. Bukan malah merasa dirinya paling benar dan menantang siapapun yang mengkritiknya.” papar Eq yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta 2017 dari PDI Perjuangan.

Eq menduga kritikan dari Komnas HAM adalah kenyataan di lapangan, sehingga membuat Ahok ‘mencak-mencak’ marah.

“Respon Ahok terhadap release berita Komnas HAM terlalu berlebihan. Selayaknya pemimpin yang anti kritik, Ahok justru mencerca dan menantang Komnas HAM. Padahal, tulisan Komnas HAM itu kan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Bisa disikapi dengan tenang, kepala dingin dan rasional.” Tegas Eq yang pernah memimpin Posko Pemuda Mahasiswa pro Mega 1996

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Komnas HAM merelease tulisan di media sebagai kritik terhadap Ahok yang telah melakukan penggusuran yang dikecam sebagai penggusuran tak manusiawi karena tanpa musyawarah-mufakat dengan warga tergusur.
Dalam tulisannya, Pemantau dan Penyelidikan Peristiwa Penggusuran Kalijodo dari Komnas HAM melaporkan ada permasalahan yang timbul akibat penggusuran Kalijodo.

Permasalahan itu adalah sebagai berikut:

1. 6.027 KK yg terkena penggusuran Kalijodo, hanya 200 KK yang sudah tertampung di Rusun Marunda. Sisanya terpaksa mengontrak di rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni, ada pula yang tinggal di kolong jembatan

2. Retribusi Rusun Marunda Rp 300 ribu per bulan terlalu berat. Ada 14 KK yang terpaksa keluar dari rusun gara-gara tak kuat bayar.

3. 135 anak kehilangan PAUD di Kalijodo

4. Warga Kalijodo belum menerima kompensasi pembayaran listrik dan air. Pemprov DKI menjanjikan warga menerima dana pembayaran listrik dan air sebesar Rp 3 juta per KK. Janji Pemprov DKI Jakarta tidak dipenuhi.

5. Kehilangan mata pencaharian: Pabrik Bihun dan Pabrik Besi Baut yang berusia ratusan tahun digusur.

6. Corporate Social Responsibility (CSR) belum dirasakan warga. (Lin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s