Jakarta – Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat secara resmi telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk melaju kembali dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ubedilah Badrun, pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berkomentar, ada lima makna dukungan PDI Perjuangan yang diberikan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Pertama, PDI Perjuangan mau menegaskan dirinya sebagai partai nasionalis yang menghargai keragaman atau kebhinekaan.

“Bahwa Ahok adalah etnis minoritas di DKI diberi ruang politik dan apresiasi untuk didukung menjadi calon gubernur DKI karena dinilai oleh PDI Perjuangan sebagai gubernur yang memiliki prestasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/9).

Kedua, lanjut Ubedilah, PDI Perjuangan meyakini bahwa pasangan Ahok-Jarot adalah pasangan yang didukung PDI Perjuangan sebelumnya, sehingga tinggal melanjutkan dukungan sebagaimana PDI Perjuangan mendukung pasangan Jokowi-Ahok pada pilkada 2012.

Makna ketiga, imbuh dia, PDI Perjuangan telah melakukan lobi politik tingkat tinggi dengan pimpinan partai yang sebelumnya mendukung Ahok seperti Golkar, Hanura dan Nasdem.

“Bahwa posisi PDI Perjuangan diterima oleh ketiga partai tersebut sebagai pengusung utama pasangan Ahok-Jarot, sehingga memiliki hak politik lebih besar jika nantinya memenangkan pilkada DKI 2017 dibanding tiga partai lainya,” jelas dia.

Keempat, Ahok telah menyerah kepada PDI Perjuangan untuk mengikuti apa maunya PDI Perjuangan yang penting PDI Perjuangan mendukung Ahok.

Makna kelima, karena alotnya negosiasi antara Ahok dan PDI Perjuangan yang sempat menimbulkan konflik terbuka melalui media masa terkait ‘deparpolisasi’ beberapa waktu lalu.

“Kemudian, enggannya Ahok mengikuti sejumlah tes dan sekolah politik calon kepala daerah yang disediakan PDI Perjuangan, serta lambatnya partai itu mengambil keputusan, maka situasi tersebut memungkinkan munculnya tafsir bahwa antara PDI Perjuangan dan Ahok telah terjadi ‘transaksi’ besar,” ujar dia.

Ubedilah menambahkan, tafsir tersebut muncul karena publik mengenal Ahok sebagai gubernur yang memiliki hubungan dekat dengan para pemodal dan para petinggi militer yang dekat dengan para pemilik modal.

Dia berkomentar, jika poin kelima yang sebenarnya terjadi maka itu membenarkan tesis bahwa praktik politik yang sebenarnya terjadi di Indonesia bukanlah terjemahan dari ideologi partai.

“Tapi ini lebih merupakan terjemahan dari para pemodal yang menyatu dalam praktik politik oligarkis, sehingga partai politik dikrangkeng oleh para pemilik modal,” kata dia. (Lin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s