JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menerangkan, banjir masih melanda ibukota hingga kini karena kebijakan yang dilakukan bersifat parsial atau tidak dari hulu ke hilir.

“Pemda hanya memilih pendekatan mengalirkan air ke sungai dan dibuang ke laut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/11).

Padahal, sambung Anies, kapasitas sungai terbatas dan geografis Jakarta cenderung datar. Sehingga, proses pengaliran secara alami tidak berjalan optimal.

Lalu, Pemda DKI juga tidak memperbanyak area resapan air. Terlebih, ada ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 68/2005.

“Aturan itu untuk upaya memaksimalkan segenap lahan di Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Barat, Jakarta Timur dan seluruh Jakarta Selatan menjadi tangkapan air,” ungkap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Sehingga, program yang dilakukan dalam menanggulangi banjir berupa normalisasi sungai dan membersihkan aliran air melalui pasukan oranye, belum sukses mengatasi banjir secara menyeluruh.

Anies pun mengingatkan, bahwasanya terus terjadi penurunan permukaan tanah (land subsidence) secara konstan akibat masifnya pembangunan gedung-gedung bertingkat serta pengambilan air tanah berlebihan.

Karena itu, calon Wagub DKI, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan, dirinya bersama Anies, kedepannya berencana melakukan beberapa program dalam menanggulangi banjir secara komprehensif, mengingat hingga kini masih menjadi momok.

Beberapa diantaranya, membuat cetak biru (blue print) sistem drainase yang terintegrasi, menata tata kota yang ramah lingkungan, dan membatasi pemakaian air tanah.

“Karena persediaan air tanah di Jakarta mulai menipis. Sehingga, harus benar-benar dikontrol,” ucap Sandi.

Adapun ketersediaannya hanya 800 juta m3 air tanah permukaan dan 52 juta m3 air tanah dalam.

Kemudian, melakukan pendekatan konservasi air berkeadilan melalui intervensi dari hulu ke hilir. Di kawasan hulu, bekerja sama dengan Jawa Barat untuk kembali menghijaukan hutan dan membuat wilayah tangkapan air, agar tidak langsung mengalir ke Jakarta serta sebagai cadangan air baku.

“Di hilir, menerapkan kebijakan zero run-off (nol limpasan) dan darurat penghentian penurunan permukaan Tanah melalui Program Giant Biopori dan Sumur Resapan Kolektif, baik oleh gedung-gedung komersil, warga, maupun tiap RT/RW,” tuturnya.

Selanjutnya, memperbanyak area penyerapan air di ruang publik guna mengisi kembali air tanah, menahan laju land subsidence, dan menangkal intrusi air laut. Lalu, membangun tanggul pantai dan sungai serta rehabilitasi mangrove dan dredging sungai yang minimal dilakukan dua tahun sekali, selain membenahi sistem drainase sebagai wilayah resapan.

 “Kami juga akan menggalakan pengolahan kembali air limbah dan industri,” tegas peraih gelar Master of Business Administration dari George Washington University ini.

Selain itu, pasangan nomor urut 3 tersebut juga akan mencanangkan pengawasan ketat pada gedung-gedung bertingkat terkait pengelolaan air serta memperketat izin pembangunan infrastruktur dan bangunan besar.

“Setidaknya akan ada audit dan mendorong kapasitas resapan bangunan di atas tanah 5.000 m2 mencapai 75 persen dari air hujan yang jatuh ke tanah,” papar Sandi.

Terakhir, membuat pompa-pompa air berskala besar untuk memompa air ke dalam tanah dan melanjutkan normalisasi sungai dengan melibatkan warga.

Anies menambahkan, pelibatan warga sangat penting, karena seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam membangun Jakarta yang humanis dan berkeadilan.

“Masyarakat bisa urun rembug dalam menjaga dan merawat kebersihan fasilitas-fasilitas saluran air dan sungai di lingkungan sekitar serta gerakan membuat lubang resapan biopori di rumah masing-masing,” urainya.

Untuk mendorong terlibat aktif, menurut mantan ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, perlu perubahan manajemen yang menawarkan solusi yang berkeadilan.

“Misalnya, saat melakukan normalisasi sungai, dilakukan penataan hunian di bantaran sungai secara manusiawi. Apalagi, kita juga mencanangkan program rumah rakyat dengan skema yang tidak memberatkan warga,” tutup Anies.

Reporter : Muhammad Nur Rahman

Editor : Parlin Siagian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s